Amerika Serikat kembali memperketat pembatasan terhadap Huawei Technologies Co. melalui RUU Pertahanan baru yang diusulkan. Langkah ini bertujuan untuk melarang Departemen Pertahanan AS melakukan bisnis dengan perusahaan yang menjual chip komputer dan layanan terkait kepada Huawei. RUU yang diungkapkan pada Sabtu lalu tersebut, mengandung bahasa yang secara efektif akan melarang kontraktor Departemen Pertahanan menjual semikonduktor, peralatan pembuatan chip, atau alat untuk merancang semikonduktor kepada Huawei atau afiliasinya.
RUU ini diperkirakan akan menjadi undang-undang mengingat pentingnya dalam agenda legislatif sebelum Kongres menutup sesi tahunannya. Namun, ada ketentuan yang tidak terkait mengenai perawatan transgender untuk anak-anak yang dapat mengurangi dukungan dari Partai Demokrat yang diperlukan untuk meloloskannya. Jika disetujui, RUU ini berisiko menekan perusahaan chip global yang memiliki hubungan dengan Huawei, yang telah menjadi target sanksi AS sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengekang ambisi teknologi China.
Perusahaan yang mempertahankan hubungan bisnis dengan Huawei dapat kehilangan akses untuk bekerja dengan Pentagon, yang mengalokasikan hampir $460 miliar untuk kontrak pada tahun fiskal 2023. Pembatasan pada Huawei dalam RUU pertahanan ini akan berlaku 270 hari setelah ditandatangani oleh presiden. Ketentuan ini mencakup pengecualian jika Menteri Pertahanan menentukan bahwa kontrak diperlukan untuk keamanan nasional dan tidak ada penyedia lain yang tersedia.
RUU ini muncul saat AS terus memperketat batasan akses China terhadap teknologi canggih. Departemen Perdagangan AS masih mengizinkan Huawei menerima aliran barang yang kurang sensitif. Pekan lalu, Perwakilan Republik John Moolenaar mengkritik pemerintahan Biden karena meninggalkan celah bagi Huawei untuk terus memperoleh teknologi Amerika. Awal tahun ini, AS mencabut beberapa lisensi termasuk milik Intel Corp. dan Qualcomm Inc. untuk berbisnis dengan Huawei. Namun, Departemen Perdagangan menyetujui lisensi senilai $60 miliar untuk menjual ke Huawei antara November 2020 dan April 2021.
RUU ini menghadapi rintangan di DPR, di mana Demokrat terkemuka di Komite Angkatan Bersenjata, Adam Smith, mendesak Partai Republik untuk menghapus ketentuan yang melarang perawatan untuk anak-anak militer yang mengalami disforia gender.
Sumber: Bloomberg
