Konflik Amerika Serikat dengan China meluas ke ranah teknologi. Pemerintah AS berniat melarang DJI, produsen drone terkemuka asal China, karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Langkah ini dilakukan melalui undang-undang yang tengah disahkan.
DJI memasarkan dronenya ke berbagai sektor, mulai dari konsumen, pertanian, hingga bisnis pengiriman. Drone mereka banyak dipakai untuk keperluan profesional maupun konten kreator. Namun, tak menutup kemungkinan produk ini disalahgunakan.
Meski bukan untuk tempur, DJI menghadapi masalah di mata legislator AS. Alasannya, 6% sahamnya dimiliki perusahaan milik pemerintah China. Kekhawatiran berpusat pada celah keamanan di aplikasi produsen drone tersebut dan potensi keuntungan yang memperkuat Partai Komunis China (PKC).
Anggota Kongres AS, Elise Stefanik, menyatakan, “DJI menghadirkan risiko keamanan nasional yang tak bisa diterima. Sudah saatnya drone buatan China disingkirkan dari Amerika.” Pihak DJI membantah klaim tersebut. Juru bicara DJI, Regina Lin, menyangkal bahwa drone mereka digunakan untuk pelanggaran HAM karena bukan untuk pengawasan.
Meski tak dijual untuk militer, drone DJI diketahui digunakan dalam perang Rusia di Ukraina. Produknya juga pernah terendus dipakai memata-matai Muslim Uighur di Xinjiang. Namun, kala itu tak ada larangan langsung. Jika diterapkan sama ke perusahaan lain, banyak pihak terkena imbasnya. Yang penting adalah menghentikan perusahaan yang terlibat pelanggaran HAM, tak peduli asal negaranya.
Privasi selalu jadi perhatian, tak bisa hanya khusus ke perusahaan dari negara tertentu. Larangan terhadap perusahaan teknologi, apapun alasannya, berdampak kecil pada banyak perusahaan dan negara dalam jangka panjang.
Dampak Pelarangan Drone DJI
Jika undang-undang disahkan oleh parlemen Amerika, penjualan drone DJI, termasuk ke konsumen, akan dilarang. Larangan ini berdampak serius pada pangsa pasar mereka sebesar 58% di sektor komersial (laporan tahun 2022). Larangan mungkin tak memengaruhi drone yang sudah dimiliki oleh konsumen, tapi menghentikan penjualan produk mendorong perusahaan hengkang dari pasar.
Akibatnya, ketersediaan layanan dan suku cadang resmi bakal ikut terputus. Situasi ini mirip dengan pelarangan Huawei, produsen memori YMTC, dan proses pemblokiran TikTok yang sedang berlangsung.
Sumber: TomsHardware
